Jakarta, indotime.com — Sebanyak 84 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan terpilih untuk periode 2024-2029 mengikuti orientasi perdana di Hotel Bidakara, Jakarta.
Kegiatan yang berlangsung selama lima hari, sejak 30 September hingga 4 Oktober 2024, ini digagas oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri bersama Sekretariat DPRD Sulawesi Selatan.
Tujuan utama dari orientasi ini adalah memberikan pemahaman mendalam terkait tugas pokok dan fungsi anggota DPRD, terutama dalam hal legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Ketiga fungsi tersebut merupakan inti dari peran strategis yang diemban oleh para legislator daerah dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
Anggota DPRD Sulsel, Zulkifli Zain, menekankan pentingnya orientasi ini dalam menguatkan kapasitas anggota dewan.
“Orientasi ini sangat penting dilakukan untuk memperkuat pemahaman tentang fungsi-fungsi kunci dalam legislatif, seperti legislasi, pengawasan, dan anggaran. Ini akan menjadi fondasi penting dalam menjalankan tugas ke depan,” ungkap Zulkifli pada Rabu (2/10).
Ia juga menyebutkan bahwa orientasi ini bukan hanya soal pemahaman teknis, tetapi juga penting untuk membangun komunikasi politik yang lebih kuat di antara para anggota DPRD.
“Orientasi ini memberi kesempatan bagi kami untuk mempererat relasi dan komunikasi antarsesama anggota dewan, yang sangat penting dalam membangun kolaborasi politik untuk kepentingan rakyat Sulawesi Selatan,” tambahnya.
Selain memperkenalkan regulasi dan tata kelola legislatif, para anggota DPRD juga mendapatkan pembekalan mengenai tata tertib dewan, etika politik, dan manajemen konflik, yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas secara profesional dan sesuai dengan kebutuhan konstituen.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi anggota DPRD untuk memperkuat sinergi dalam menjalankan peran legislatif, dengan harapan mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat Sulawesi Selatan.
Efisiensi anggaran, peningkatan transparansi, serta penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah akan menjadi fokus utama dalam periode jabatan yang baru ini.(*)
Tinggalkan Balasan